JAKARTA, KOMPAS.com — Pergantian kepala Polri dan jaksa agung yang baru dapat dijadikan momentum untuk mewujudkan sinergi penegakan hukum dalam memerangi mafia hukum.

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, mafia hukum hanya bisa diberantas jika ada sinergi mengikat antara institusi Polri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

"Sinergi itu menjadi kebutuhan mutlak mengingat mafia hukum hidup dan beroperasi pada lingkup atau areal tugas polisi, jaksa, dan para hakim di pengadilan. Bahkan, dalam kasus penggelapan pajak dengan tersangka Gayus Tambunan, tampak begitu jelas bahwa oknum polisi, oknum jaksa, dan oknum hakim justru beperan dan menjadi bagian dari mafia hukum itu sendiri. Hasilnya, mereka membebaskan Gayus," ujar Bambang kepada Kompas.com, Minggu (12/9/2010).

Ketika bersinergi, baik Polri, Kejagung, KY, maupun MA, harus memiliki satu visi. Oknum-oknum yang dicurigai bermasalah tak boleh lagi diklaim sebagai masalah internal institusi bersangkutan sebagaimana kebiasaan selama ini. Politisi Golkar ini juga mengatakan, demi mewujudkan sinergi tersebut, Presiden harus berperan aktif.

"Presiden harus meminta komitmen dan memerintahkan kapolri dan jaksa agung baru untuk bekerja sama dan bersinergi memerangi mafia hukum," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden segera mengajukan calon pengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri setelah libur Lebaran.

Dia menegaskan, Presiden hanya akan mengajukan satu nama untuk disetujui DPR. Terkait pemilihan jaksa agung, Sudi mengaku belum mendapat informasi dari Presiden. Namun, pelantikan kedua pemimpin tersebut kemungkinan akan dilaksanakan bersamaan.